Sejumlah warga China yang pindah ke Jepang demi mencari kebebasan yang lebih besar kini mengaku khawatir harus meninggalkan negara tersebut setelah pemerintah Jepang memperketat aturan visa. Para pengamat menilai kebijakan ini berisiko membuat Jepang kehilangan kelompok warga China yang selama ini berperan sebagai penghubung penting antara Jepang dan China.
Salah satunya adalah Li Jinxing (52), seorang aktivis hak asasi manusia asal China yang izin praktik pengacaranya dicabut pemerintah China pada 2019 di tengah pengetatan terhadap pengacara HAM dan aktivis demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping.
“Orang-orang yang sudah lama tinggal di Jepang kini justru didorong untuk pergi,” ujar Li.
Kekhawatiran tersebut berpusat pada aturan baru terkait visa Business Manager, yaitu izin tinggal yang banyak digunakan oleh pengusaha asing di Jepang.
Sejak Oktober tahun lalu, Jepang menaikkan syarat modal minimum perusahaan sponsor visa tersebut dari 5 juta yen menjadi 30 juta yen (sekitar Rp3,3 miliar). Selain itu, perusahaan juga diwajibkan mempekerjakan minimal satu warga negara Jepang atau pemegang izin tinggal permanen sebagai karyawan penuh waktu.
Menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang, aturan tersebut diterapkan untuk memperketat proses pemeriksaan serta mencegah penyalahgunaan visa oleh warga asing yang mendirikan perusahaan fiktif hanya demi memperoleh izin tinggal.
Li sendiri pindah ke Tokyo bersama keluarganya pada 2020, saat pandemi COVID-19, demi memberikan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya.
Di Jepang, ia mendirikan Tokyo Humanities Forum, sebuah komunitas yang mengadakan diskusi dan kegiatan membaca mengenai demokrasi di China. Sementara itu, keluarganya juga menjalankan biro perjalanan yang melayani wisatawan China sebagai dasar memperoleh visa Business Manager.
Per akhir Juni 2025, sekitar 45.000 orang asing memegang visa Business Manager di Jepang, dan sekitar setengahnya merupakan warga negara China.
Pemerintah Jepang menilai pengetatan aturan diperlukan karena ada pihak yang mendirikan perusahaan tanpa kegiatan bisnis nyata hanya untuk mendapatkan izin tinggal.
Namun, Li menilai kebijakan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.
“Walaupun syarat diperketat, celah tetap akan ada. Ini bukan solusi yang mendasar,” katanya.
Menurutnya, aturan baru justru akan lebih membebani pelaku usaha kecil seperti restoran dan toko keluarga.
“Menutup pintu bagi orang-orang yang datang ke Jepang demi mencari kebebasan juga merupakan kerugian bagi masyarakat Jepang,” tambahnya.
Sejumlah warga China lainnya mulai mempertimbangkan kembali masa depan mereka di Jepang.
Seorang pria asal Beijing berusia 40-an mengaku pindah dari Amerika Serikat ke Jepang karena melihat meningkatnya sentimen anti-imigran di AS. Ia menilai kewajiban mempekerjakan warga Jepang atau pemegang status tinggal permanen secara penuh waktu tidak realistis di tengah kekurangan tenaga kerja yang sedang dialami Jepang.
Ia juga khawatir apabila visanya tidak diperpanjang, dirinya terpaksa harus kembali ke China.
“Jepang tampaknya mulai mengikuti jalan yang sama seperti Amerika Serikat,” ujarnya.
Sementara itu, seorang pria asal Provinsi Hunan yang pindah ke Jepang bersama keluarganya pada 2022 memutuskan kembali ke China setelah mengetahui aturan baru saat berkonsultasi mengenai perpanjangan visa tahun lalu.
Menurutnya, Jepang kini terkesan ingin mengusir orang-orang yang selama ini telah membayar pajak dan berkontribusi terhadap perekonomian.
“Saya sudah tidak lagi melihat Jepang sebagai tempat yang menarik,” katanya.
Profesor Tomoko Ako dari Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo, menilai Jepang selama ini menjadi tempat penting bagi para intelektual China yang tidak lagi bisa bekerja secara bebas di negaranya.
“Mereka merupakan sosok penting yang dapat menjadi penghubung dalam hubungan Jepang dan China yang sering kali tegang. Mengeluarkan mereka dari Jepang akan menjadi langkah yang terlalu berlebihan,” ujarnya.
Sc : KN
