Menu

Dark Mode
Bahasa Jepang dalam Dunia Festival: Kosakata dan Ungkapan yang Harus Diketahui Manga Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc Akan Lanjut Terbit 4 Juli Setelah Hiatus karena Masalah Kesehatan Trailer dan Detail Musim Kedua Anime The Angel Next Door Spoils Me Rotten Diumumkan, Tayang April 2026 Anime My Hero Academia: Vigilantes Umumkan Season 2 Tayang pada 2026 🎁 Shugi Bukuro: Amplop Spesial untuk Hadiah Pernikahan & Upacara Tiga Pemain Jepang Perkuat Klub Eropa: Koki Machida ke Hoffenheim, Joel Chima Fujita ke St. Pauli, Daiki Hashioka ke Slavia Praha

Teknologi

Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM

badge-check


					Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM Perbesar

Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan regulasi baru untuk menangani disinformasi dan bias diskriminatif yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Rencana ini mencakup kebijakan “naming and shaming” terhadap perusahaan AI yang terlibat dalam pelanggaran serius hak asasi manusia.

Namun, menurut sumber pemerintah dan partai penguasa, undang-undang tersebut tidak akan menetapkan sanksi pidana atau denda, mengingat kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. RUU ini diperkirakan akan diajukan pada sesi reguler Diet bulan Februari mendatang.

Fokus pada Investigasi dan Transparansi
Undang-undang ini akan memberi pemerintah kewenangan untuk menyelidiki konten AI yang mempromosikan diskriminasi atau melanggar hak asasi manusia. Perusahaan diwajibkan bekerja sama dalam penyelidikan dan mematuhi arahan pemerintah. Jika tidak, nama mereka bisa diumumkan ke publik.

Bahkan jika pelanggaran tidak cukup berat untuk diidentifikasi secara terbuka, pemerintah tetap akan mempublikasikan layanan AI yang terlibat sebagai peringatan kepada masyarakat. Kriteria untuk “naming and shaming” masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah akan mengidentifikasi infrastruktur kritis yang menggunakan AI dan memberikan panduan serta instruksi kepada bisnis dan masyarakat.

Pendekatan Tanpa Sanksi Pidana
Keputusan untuk menghindari hukuman pidana mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara mempromosikan inovasi AI dan mengurangi risiko. Sebuah panel ahli sebelumnya telah merekomendasikan regulasi ini, dengan fokus pada penanganan operator yang tidak mematuhi aturan.

Namun, beberapa ahli meragukan efektivitas pendekatan “naming and shaming,” terutama dalam menangani individu dan perusahaan asing. Mereka berpendapat bahwa sanksi yang lebih konkret mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab, meskipun tantangan dalam menjaga daya saing global dan kebebasan berekspresi tetap menjadi perhatian utama.

Sc ; asahi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Keren! Klub AI di SMA Perempuan Fukuoka Ciptakan Aplikasi Ringkas Materi Belajar dan Raih Juara Nasional

30 June 2025 - 17:10 WIB

Lawson dan KDDI Buka Toko Futuristik Pertama, Gunakan AI untuk Atasi Krisis Tenaga Kerja

26 June 2025 - 06:37 WIB

Tram dengan Pemandu Magnetik Dipilih Jadi Sistem Transportasi Baru di Gunung Fuji

25 June 2025 - 16:30 WIB

Seven-Eleven Jepang Uji Coba Pengiriman dengan Robot Otonom di Jalan Umum Tokyo

24 June 2025 - 14:30 WIB

Startup Jepang Kembangkan Alat Tes Urine untuk Deteksi Risiko Kanker di Tahap Awal

23 June 2025 - 10:10 WIB

Trending on Teknologi