Menu

Dark Mode
Lebih dari 3 Juta Orang di Jepang Bermain Judol, Nilai Transaksi Habiskan 1,24 Triliun Yen per Tahun Perbedaan ‘Itadakimasu’, ‘Gochisousama’, dan ‘Gochisousama Deshita’: Ungkapan Sebelum dan Sesudah Makan dalam Bahasa Jepang TKA Indonesia di Prefektur Miyagi Ditangkap karena Mencuri Uang Rekan Kerja Awas! Jangan Sampai Salah Ngucap! | 25 Kata Rahasia yang Dipakai di Dunia Yakuza Perbedaan ‘Hai’, ‘Ee’, dan ‘Un’: Cara Mengatakan ‘Ya’ dalam Bahasa Jepang Karaage Kun: Camilan Ayam Goreng ala Konbini yang Gurih

Teknologi

Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM

badge-check


					Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM Perbesar

Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan regulasi baru untuk menangani disinformasi dan bias diskriminatif yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Rencana ini mencakup kebijakan “naming and shaming” terhadap perusahaan AI yang terlibat dalam pelanggaran serius hak asasi manusia.

Namun, menurut sumber pemerintah dan partai penguasa, undang-undang tersebut tidak akan menetapkan sanksi pidana atau denda, mengingat kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. RUU ini diperkirakan akan diajukan pada sesi reguler Diet bulan Februari mendatang.

Fokus pada Investigasi dan Transparansi
Undang-undang ini akan memberi pemerintah kewenangan untuk menyelidiki konten AI yang mempromosikan diskriminasi atau melanggar hak asasi manusia. Perusahaan diwajibkan bekerja sama dalam penyelidikan dan mematuhi arahan pemerintah. Jika tidak, nama mereka bisa diumumkan ke publik.

Bahkan jika pelanggaran tidak cukup berat untuk diidentifikasi secara terbuka, pemerintah tetap akan mempublikasikan layanan AI yang terlibat sebagai peringatan kepada masyarakat. Kriteria untuk “naming and shaming” masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah akan mengidentifikasi infrastruktur kritis yang menggunakan AI dan memberikan panduan serta instruksi kepada bisnis dan masyarakat.

Pendekatan Tanpa Sanksi Pidana
Keputusan untuk menghindari hukuman pidana mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara mempromosikan inovasi AI dan mengurangi risiko. Sebuah panel ahli sebelumnya telah merekomendasikan regulasi ini, dengan fokus pada penanganan operator yang tidak mematuhi aturan.

Namun, beberapa ahli meragukan efektivitas pendekatan “naming and shaming,” terutama dalam menangani individu dan perusahaan asing. Mereka berpendapat bahwa sanksi yang lebih konkret mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab, meskipun tantangan dalam menjaga daya saing global dan kebebasan berekspresi tetap menjadi perhatian utama.

Sc ; asahi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Universitas Nagasaki Kembangkan AI untuk Latihan Wawancara Medis dengan Pasien Virtual

11 March 2025 - 07:16 WIB

AI dan Mesin Otonom Ubah Masa Depan Konstruksi Bendungan di Jepang

10 March 2025 - 12:30 WIB

Shimadzu Luncurkan Jam Optik Paling Akurat di Dunia, Hanya Melenceng 1 Detik dalam 10 Miliar Tahun

7 March 2025 - 18:30 WIB

JR East Kembangkan Kereta Peluru Generasi Baru untuk Tohoku Shinkansen, Target Beroperasi pada 2030

6 March 2025 - 13:30 WIB

SoftBank Siapkan Pinjaman $16 Miliar untuk Investasi AI, Masayoshi Son Kian Agresif di Sektor Teknologi

4 March 2025 - 15:10 WIB

Trending on News