Menu ✖

Dark Mode
Jumlah Imigran Jangka Panjang ke Jepang Naik 9,5 Persen pada 2025, Berbeda dari Tren Negara Maju Lain Hanya 55%Warga Asing di Jepang Membayar Iuran Pensiun, Pemerintah Siapkan Pengawasan Lebih Ketat Akihabara Pasang 22 Tempat Sampah Pintar Bertenaga Surya untuk Atasi Sampah Wisatawan Novel Mobile Suit Gundam Seed FREEDOM ZERO Akan Dirilis, Penulis Naskah Film Kembali Terlibat Penjualan PlayStation 5 Tembus 100 Juta Unit, Jadi Salah Satu Konsol Terlaris Sony Remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time Terjual 5,2 Juta Kopi dalam Empat Hari

Teknologi

Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM

badge-check


					Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM Perbesar

Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan regulasi baru untuk menangani disinformasi dan bias diskriminatif yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Rencana ini mencakup kebijakan “naming and shaming” terhadap perusahaan AI yang terlibat dalam pelanggaran serius hak asasi manusia.

Namun, menurut sumber pemerintah dan partai penguasa, undang-undang tersebut tidak akan menetapkan sanksi pidana atau denda, mengingat kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. RUU ini diperkirakan akan diajukan pada sesi reguler Diet bulan Februari mendatang.

Fokus pada Investigasi dan Transparansi
Undang-undang ini akan memberi pemerintah kewenangan untuk menyelidiki konten AI yang mempromosikan diskriminasi atau melanggar hak asasi manusia. Perusahaan diwajibkan bekerja sama dalam penyelidikan dan mematuhi arahan pemerintah. Jika tidak, nama mereka bisa diumumkan ke publik.

Bahkan jika pelanggaran tidak cukup berat untuk diidentifikasi secara terbuka, pemerintah tetap akan mempublikasikan layanan AI yang terlibat sebagai peringatan kepada masyarakat. Kriteria untuk “naming and shaming” masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah akan mengidentifikasi infrastruktur kritis yang menggunakan AI dan memberikan panduan serta instruksi kepada bisnis dan masyarakat.

Pendekatan Tanpa Sanksi Pidana
Keputusan untuk menghindari hukuman pidana mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara mempromosikan inovasi AI dan mengurangi risiko. Sebuah panel ahli sebelumnya telah merekomendasikan regulasi ini, dengan fokus pada penanganan operator yang tidak mematuhi aturan.

Namun, beberapa ahli meragukan efektivitas pendekatan “naming and shaming,” terutama dalam menangani individu dan perusahaan asing. Mereka berpendapat bahwa sanksi yang lebih konkret mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab, meskipun tantangan dalam menjaga daya saing global dan kebebasan berekspresi tetap menjadi perhatian utama.

Sc ; asahi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Penjualan PlayStation 5 Tembus 100 Juta Unit, Jadi Salah Satu Konsol Terlaris Sony

12 November 2026 - 07:38 WIB

Nintendo Switch 2 Terjual 26,35 Juta Unit, Mario Kart World Jadi Game Terlaris

7 November 2026 - 13:10 WIB

Penjualan PlayStation 5 Tembus 97,9 Juta Unit di Seluruh Dunia

7 November 2026 - 06:35 WIB

Toyota dan Waymo Siapkan Taksi Tanpa Sopir di Jepang Mulai 2027

31 October 2026 - 06:39 WIB

JR East Jepang Gunakan Robot Humanoid Bersenjatakan Gergaji Mesin untuk Pangkas Pohon di Jalur Kereta

27 October 2026 - 13:10 WIB

Trending on Teknologi