Di saat Pemerintah Prefektur Mie mempertimbangkan untuk menghentikan perekrutan pegawai berkewarganegaraan asing, Pemerintah Kota Iga justru menerima dua pegawai asing baru sebagai pegawai tetap pada musim semi tahun ini.
Wali Kota Iga, Toshinao Inamori, mengatakan bahwa keberagaman seharusnya dapat menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah.
Jumlah warga asing di Iga mulai meningkat sejak tahun 1990-an, terutama di kalangan pekerja sektor manufaktur. Saat ini mereka mencakup sekitar 7,6 persen dari total penduduk kota.
Inamori, yang merupakan warga asli Iga, mengatakan dirinya tumbuh di lingkungan yang multikultural. Saat masih menjadi mahasiswa, ia aktif dalam kegiatan pertukaran antara mahasiswa Jepang, Korea Selatan, dan warga keturunan Korea yang tinggal di Jepang.
Pengalaman tersebut membuatnya memahami pentingnya saling mengenal budaya dan latar belakang yang berbeda.
Setelah bekerja di bidang perawatan lansia dan menjadi anggota dewan kota, Inamori terpilih sebagai anggota parlemen Prefektur Mie pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, ia mengajukan pertanyaan pertama dalam sejarah parlemen prefektur mengenai kelompok minoritas seksual.
Ia terus aktif menyuarakan isu tersebut dan menyebut upayanya turut berkontribusi pada lahirnya peraturan Prefektur Mie tahun 2021 yang mendorong penghormatan terhadap keberagaman seksual dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.
Inamori kemudian memenangkan pemilihan wali kota pada tahun 2024. Salah satu hal yang menurutnya mengkhawatirkan saat mulai menjabat adalah tidak adanya pegawai tetap berkewarganegaraan asing di Balai Kota Iga.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kemungkinan adanya hambatan yang membuat warga asing sulit masuk ke lingkungan pemerintahan daerah.
Karena itu, pada April tahun lalu, Pemerintah Kota Iga mengumumkan pembentukan jalur rekrutmen khusus bertajuk “Promosi Kehidupan Multikultural” yang mulai digunakan untuk penerimaan tahun fiskal 2026. Program ini terbuka bagi pemegang izin tinggal permanen dan izin tinggal permanen khusus berusia 18 hingga 40 tahun.
Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah kota terbuka bagi talenta dari berbagai latar belakang.
Namun beberapa bulan setelah pengumuman tersebut, kritik mulai bermunculan melalui situs web pemerintah kota dan berbagai saluran lainnya.
Menurut Inamori, meningkatnya perhatian terhadap isu kebijakan warga asing dalam pemilu Majelis Tinggi Jepang pada Juli 2025 menjadi salah satu pemicunya.
Ia menilai perdebatan yang bersifat eksklusif terhadap warga asing mulai masuk ke ranah politik dan memengaruhi opini publik.
Sebagian kritik yang diterimanya, menurut Inamori, didasarkan pada informasi yang tidak benar, termasuk rumor bahwa pemerintah kota akan merekrut orang yang tidak mampu berbahasa Jepang.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penyebaran opini di internet yang sering kali mengabaikan fakta dan bukti.
Di tengah situasi tersebut, muncul rencana Pemerintah Prefektur Mie untuk kembali menerapkan syarat kewarganegaraan dalam perekrutan pegawai pemerintah daerah.
Gubernur Prefektur Mie, Katsuyuki Ichimi, pada akhir tahun lalu menyatakan bahwa syarat kewarganegaraan kemungkinan akan diberlakukan kembali mulai tahun fiskal 2026.
Inamori menilai langkah tersebut dapat menyulitkan warga asing yang bekerja di lembaga pemerintahan, tidak hanya di Prefektur Mie tetapi juga di berbagai daerah lain di Jepang.
Pada hari yang sama, ia mengunggah pernyataan resmi di situs Pemerintah Kota Iga yang meminta rencana tersebut ditarik kembali.
Dalam pernyataannya, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat upaya membangun masyarakat multikultural yang selama bertahun-tahun telah dikembangkan melalui kerja sama pemerintah dan sektor swasta.
Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai pelabelan diskriminatif terhadap warga asing yang dapat memperkuat berbagai rumor tidak berdasar yang beredar di internet.
Menurut Inamori, dua pegawai asing yang kini bekerja di Balai Kota Iga menjalankan tugas yang sama seperti pegawai Jepang lainnya dan tidak menerima perlakuan khusus.
Ia juga mengatakan bahwa sejauh ini terdapat tanggapan positif dari rekan-rekan kerja mereka.
Sejak enam kota dan satu kota kecil di wilayah Hanshin, termasuk Amagasaki, menjadi pemerintah daerah pertama di Jepang yang menghapus syarat kewarganegaraan pada tahun 1973, semakin banyak pemerintah daerah yang membuka kesempatan kerja bagi warga asing.
Inamori menilai langkah yang sedang dipertimbangkan oleh Prefektur Mie berisiko bertentangan dengan perkembangan tersebut dan berharap pemerintah prefektur lebih memperhatikan kondisi warga asing yang hidup dan bekerja di komunitas lokal Jepang.
Sc : mainichi
