Menu

Dark Mode
Tujuh Pria Ditangkap karena Jalankan Bisnis Prostitusi Ilegal di Kabukicho, Tokyo 7 Film Studio Ghibli yang Wajib Ditonton untuk Merasakan Keajaiban Animasi Jepang! SoftBank dan OpenAI Bentuk Usaha Patungan untuk Layanan AI Japanglish: Ketika Bahasa Inggris dan Jepang Menyatu dalam Gaya yang Unik! Barbie Hsu, Aktris Taiwan, Tutup Usia di Jepang Saat Liburan Imlek Bersama Keluarga Higashide Masahiro Sambut Kelahiran Anak Pertamanya dengan Karin Matsumoto

News

Ditunda, Wacana Pemerintah Jepang Kenaikan Pajak untuk Membiayai Pertahanan Tak Jadi Naik Dalam Waktu Dekat

badge-check


					Ditunda, Wacana Pemerintah Jepang Kenaikan Pajak untuk Membiayai Pertahanan Tak Jadi Naik Dalam Waktu Dekat Perbesar

Pemerintah Jepang memutuskan untuk menunda keputusan mengenai kapan akan menaikkan pajak penghasilan guna mendanai peningkatan anggaran pertahanan, menurut sumber terpercaya pada Jumat.

Namun, mulai April 2026, pemerintah berencana meningkatkan pendapatan dari pajak korporasi dan tembakau sebagai bagian dari upaya mendekati target hampir menggandakan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB.

Rencana Pajak dan Anggaran Pertahanan

  • Target Anggaran: Pemerintah telah mengalokasikan 43 triliun yen (sekitar Rp 4.261 triliun) untuk pengeluaran terkait pertahanan selama lima tahun hingga tahun fiskal 2027.
  • Pendapatan Pajak: Untuk mendukung kenaikan anggaran, Jepang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak tahunan sebesar 1 triliun yen melalui pajak korporasi, penghasilan, dan tembakau.

Namun, jadwal pasti kenaikan pajak belum diputuskan. Pemerintah menyatakan bahwa penerapan pajak tambahan akan dilakukan “pada waktu yang tepat” pada tahun fiskal 2024 atau setelahnya.

Partai Demokrat Liberal (LDP), yang dipimpin Perdana Menteri Shigeru Ishiba, awalnya mengusulkan pajak penghasilan baru mulai Januari 2027. Namun, Komeito—mitra koalisi yang memiliki banyak pendukung dari kalangan berpenghasilan rendah—menolak proposal tersebut. Diskusi mengenai kapan kenaikan pajak penghasilan akan dilakukan masih berlangsung.

Dalam pembicaraan reformasi pajak pada Jumat, LDP dan Komeito mengusulkan untuk menaikkan ambang batas bebas pajak penghasilan dari 1,03 juta yen menjadi 1,23 juta yen per tahun mulai tahun depan.

Namun, usulan ini mendapat kritik dari Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), yang menuntut batas tersebut dinaikkan hingga 1,78 juta yen. Motohisa Furukawa, presiden sementara DPP, menyebut proposal pemerintah “tidak masuk akal.”

Dukungan DPP sangat penting bagi koalisi pemerintah untuk meloloskan kebijakan ini di parlemen setelah kehilangan mayoritas di Dewan Perwakilan dalam pemilu Oktober lalu.

Pemerintah Jepang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan anggaran pertahanan yang meningkat dengan dampaknya terhadap rakyat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Sc : mainichi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Tujuh Pria Ditangkap karena Jalankan Bisnis Prostitusi Ilegal di Kabukicho, Tokyo

5 February 2025 - 10:10 WIB

SoftBank dan OpenAI Bentuk Usaha Patungan untuk Layanan AI

4 February 2025 - 18:10 WIB

Meningkatnya Populasi Muslim di Jepang Hadapi Tantangan Pemakaman Sesuai Syariat Agama, Pemerintah Diharapkan Bertindak

4 February 2025 - 13:10 WIB

Pemerintah Jepang Peringatkan Hujan Salju Lebat di Wilayah Pesisir Laut Jepang

4 February 2025 - 10:10 WIB

Jepang Punah? Resesi Seks? Bahas Tuntas Fakta Penurunan Populasi Jepang yang Menurun Drastis!

3 February 2025 - 20:00 WIB

Trending on News