Kementerian Kesehatan Jepang berencana memasukkan biaya persalinan ke dalam cakupan penuh asuransi kesehatan nasional, sehingga ibu hamil tidak perlu lagi membayar biaya melahirkan dari kantong pribadi. Rencana ini akan dibahas dalam subkomite asuransi kesehatan di bawah Dewan Jaminan Sosial pada Kamis besok.
Pemerintah menargetkan untuk mengajukan rancangan undang-undang terkait pada sidang parlemen tahun depan, dengan pelaksanaan paling cepat pada tahun fiskal 2027.
Kebijakan baru ini nantinya menggantikan tunjangan persalinan (lump-sum childbirth allowance) yang saat ini diberikan kepada ibu hamil. Tunjangan tersebut pertama kali ditetapkan sebesar ¥300.000 pada 1994, lalu beberapa kali dinaikkan mengikuti peningkatan biaya persalinan. Pada 2023, jumlahnya dinaikkan dari ¥420.000 menjadi ¥500.000.
Namun biaya melahirkan terus meningkat akibat inflasi dan faktor lainnya. Rata-rata biaya persalinan nasional pada tahun fiskal 2024 mencapai ¥519.805. Perbedaan wilayah pun cukup besar, misalnya biaya di Tokyo bisa menembus ¥650.000, jauh lebih tinggi dibanding di Prefektur Kumamoto yang sekitar ¥400.000.
Untuk mengurangi beban ekonomi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, pemerintah berencana menetapkan biaya persalinan standar nasional yang seluruhnya ditanggung oleh asuransi kesehatan publik—sehingga tidak ada lagi biaya pribadi.
Meski begitu, layanan tambahan seperti perawatan kecantikan pascapersalinan dan hidangan khusus tetap akan dikenakan biaya penuh kepada pasien.
Sementara itu, biaya operasi sesar (caesarean section) yang memang sudah ditanggung asuransi akan tetap memiliki porsi pembayaran pribadi sebesar 30%, sesuai aturan yang berlaku.
Sc : JT
