Jepang tengah menghadapi krisis tenaga kerja paling parah sejak pandemi COVID-19, dengan lebih dari separuh perusahaan mengaku kekurangan pekerja penuh waktu, menurut survei terbaru dari Teikoku Databank Ltd.
Dari sekitar 11.000 perusahaan yang disurvei pada Januari 2025, 53,4% menyatakan membutuhkan lebih banyak pekerja penuh waktu. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak April 2020 dan hampir menyamai rekor 53,9% pada November 2018.
Sektor dengan kebutuhan tenaga kerja tertinggi adalah layanan informasi, khususnya insinyur sistem (system engineer), diikuti oleh industri konstruksi.
Selain itu, 30,6% perusahaan juga melaporkan kekurangan pekerja paruh waktu, dengan perusahaan staffing (penyedia tenaga kerja) merasakan dampak paling parah, diikuti oleh industri restoran.
Survei ini dirilis menjelang keputusan besar perusahaan-perusahaan Jepang terkait tuntutan kenaikan gaji dalam negosiasi tahunan “shunto” yang akan berakhir bulan ini.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan mempertahankan karyawan, sekitar 68,1% perusahaan yang terdampak berencana menaikkan gaji pekerja penuh waktu mulai April 2025.
Namun, para ekonom memperingatkan bahwa perusahaan kecil dan menengah (UKM) akan kesulitan mengikuti jejak perusahaan besar yang memiliki sumber daya keuangan lebih besar untuk menaikkan upah.
Tekanan tenaga kerja ini juga meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Teikoku Databank mencatat bahwa jumlah perusahaan yang bangkrut akibat kekurangan tenaga kerja mencapai rekor tertinggi pada 2024.
“Kita harus waspada terhadap risiko meningkatnya jumlah kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja,” kata lembaga riset tersebut.
Krisis tenaga kerja ini menunjukkan bahwa Jepang harus segera mencari solusi, baik melalui peningkatan otomatisasi, fleksibilitas kerja, atau kebijakan tenaga kerja asing untuk menutupi kebutuhan tenaga kerja yang semakin mendesak.
Sc : KN
