Pemerintah Jepang akan menyusun serangkaian langkah komprehensif untuk menangani isu terkait penduduk asing dan wisatawan pada bulan Januari mendatang, menurut juru bicara utama pemerintah pada Selasa (1/10).
Langkah ini diumumkan setelah para menteri menggelar pertemuan untuk membahas kebijakan mengenai orang asing — yang pertama kalinya dilakukan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Dalam konferensi pers, Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan bahwa pertemuan antarmenteri ini dibentuk untuk meningkatkan koordinasi pemerintah pusat dalam menangani isu yang berkaitan dengan warga asing serta untuk “membangun masyarakat yang aman, tertib, dan inklusif bagi seluruh warga, baik Jepang maupun asing yang tinggal di negara ini.”
Isu mengenai orang asing belakangan menjadi topik panas di Jepang, menyusul berbagai laporan media mengenai overstay visa dan penyalahgunaan layanan publik oleh sebagian warga asing.
Dalam pertemuan tersebut, Takaichi — politisi konservatif garis keras yang menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang sejak dilantik pada 21 Oktober — mengatakan bahwa warga Jepang merasakan “kekhawatiran dan ketidakadilan” akibat “tindakan ilegal” yang dilakukan oleh sebagian orang asing.
“Sambil menjaga jarak dari xenofobia, pemerintah akan menanggapi isu-isu ini dengan tegas,” ujar Takaichi.
Isu yang berkaitan dengan warga asing, termasuk meningkatnya pembelian tanah oleh individu maupun perusahaan non-Jepang, mencuri perhatian publik selama pemilu Majelis Tinggi pada Juli lalu, ketika partai berkuasa Liberal Democratic Party (LDP) yang dipimpin Shigeru Ishiba mengalami kekalahan besar. Ishiba kemudian mengumumkan pengunduran dirinya pada September.
Dalam pemilu tersebut, beberapa partai — termasuk Sanseito yang berhaluan kanan — menyerukan agar aturan bagi warga asing diperketat untuk melindungi hak warga Jepang.
Sejak kampanye pemilihan presiden LDP pada 4 Oktober untuk memilih pengganti Ishiba, Takaichi telah berjanji akan memperkuat peran pemerintah dalam menangani masalah yang terkait dengan wisatawan dan penduduk asing.
Pada konferensi pers terpisah hari yang sama, Menteri Kesehatan Kenichiro Ueno mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah baru mulai Juni 2027 untuk menangani kasus tunggakan iuran asuransi nasional oleh warga asing.
Dalam rencana tersebut, mereka yang tidak membayar iuran asuransi tidak akan diizinkan mengubah atau memperbarui status izin tinggalnya.
Menurut peraturan yang berlaku, warga asing yang tinggal di Jepang lebih dari tiga bulan dan terdaftar sebagai penduduk diwajibkan untuk mengikuti program Asuransi Kesehatan Nasional (National Health Insurance) apabila mereka tidak memiliki bentuk asuransi publik lainnya.
Ueno juga menambahkan bahwa pemerintah akan memperketat proses pemeriksaan izin tinggal jangka menengah dan panjang, dengan meninjau kembali data mengenai tagihan medis yang belum dibayar oleh turis asing yang sempat menerima perawatan medis selama kunjungannya.
Kihara menegaskan bahwa pemerintah akan terus membahas berbagai isu lain, termasuk penerimaan tenaga kerja asing dengan keahlian dan keterampilan tertentu.
Sc : JT
