Sebagian besar masyarakat Jepang memperkirakan bahwa kenaikan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berdampak langsung pada naiknya biaya hidup mereka, menurut survei yang dirilis oleh Kyodo News pada hari Minggu.
Ketika ditanya dalam survei nasional tentang dampak tarif khusus yang dikenakan pada mitra dagang AS, termasuk Jepang, sebanyak 84,2 persen responden menjawab bahwa kebijakan tersebut akan merugikan kehidupan mereka.
Survei yang dilakukan selama dua hari hingga Minggu tersebut juga menemukan bahwa 55,3 persen responden menentang rencana pemberian bantuan tunai tanpa batasan pendapatan, yang tengah dipertimbangkan oleh koalisi pemerintahan Jepang sebagai langkah untuk mengurangi beban inflasi dan dampak dari tarif baru AS.
Meski mayoritas — 73,9 persen — menilai kebijakan tarif pemerintahan Trump sebagai tidak adil, hanya 18,3 persen yang merasa Jepang perlu membalas dengan tarif serupa.
Sementara itu, 82,7 persen responden menilai respons pemerintah terhadap lonjakan harga beras masih belum memadai, meski pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk melepas cadangan beras tambahan. Kenaikan harga beras ini sebagian besar disebabkan oleh gagal panen pada musim panas 2023, yang mengurangi jumlah beras yang tersedia untuk distribusi pada tahun berikutnya.
Meskipun harga beras meningkat, hanya 16,3 persen responden yang menyatakan konsumsi mereka berkurang. Sebaliknya, 82,8 persen mengatakan konsumsi mereka tidak berubah, dan 0,5 persen menyatakan justru meningkat.
Tingkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Shigeru Ishiba naik sedikit menjadi 32,6 persen, setelah sebelumnya turun ke angka terendah 27,6 persen dalam survei sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah Ishiba mengakui bahwa kantornya telah memberikan sertifikat hadiah kepada anggota parlemen baru dari partai yang berkuasa. Ia mengklaim praktik tersebut tidak melanggar hukum, meskipun sebelumnya dikenal sebagai politisi yang bersih dalam urusan keuangan.
Lebih dari setengah responden, yakni 51,8 persen, menyatakan harapan bahwa koalisi pemerintah akan kehilangan mayoritas kursi di Majelis Tinggi pada pemilu musim panas mendatang, sementara 38,8 persen tidak menginginkan hal tersebut.
Dari sisi dukungan partai politik, partai berkuasa Partai Demokrat Liberal (LDP) memperoleh 25,8 persen, turun dari 27,7 persen. Dukungan terhadap Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) naik menjadi 11,9 persen dari sebelumnya 11,1 persen, sementara Partai Inovasi Jepang turun menjadi 4,9 persen dari 5,4 persen.
Dukungan terhadap Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), sebuah partai oposisi yang tengah didekati oleh koalisi pemerintah, naik menjadi 18,4 persen dari 12,9 persen. Sementara itu, responden yang tidak memiliki afiliasi dengan partai mana pun berjumlah 20,1 persen.
Survei nasional ini dilakukan melalui panggilan ke 477 rumah tangga yang dipilih secara acak serta ke 3.284 nomor ponsel, dan menghasilkan 425 responden dari rumah tangga serta 626 responden pengguna ponsel.
Sc : KN
