Parlemen Jepang pada Selasa resmi mengesahkan anggaran tambahan senilai 13,9 triliun yen (sekitar 90 miliar dolar AS) untuk tahun fiskal berjalan hingga Maret mendatang. Anggaran ini bertujuan untuk mendanai paket ekonomi baru, termasuk langkah-langkah bantuan inflasi dan biaya rekonstruksi bencana.
Rencana pengeluaran ini disetujui oleh Majelis Tinggi sebelum akhir sesi Diet yang dijadwalkan Sabtu mendatang, meskipun sesi ini diperkirakan akan diperpanjang hingga 24 Desember. Anggaran ini sebelumnya telah lolos di Majelis Rendah pekan lalu dengan dukungan dari beberapa partai oposisi.
Pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba membutuhkan dukungan partai oposisi setelah koalisi partainya kehilangan mayoritas di Majelis Rendah dalam pemilihan umum Oktober lalu. Meski demikian, koalisi ini masih memegang kendali di Majelis Tinggi.
Paket ekonomi senilai 39 triliun yen ini mencakup:
- Subsidi untuk menekan biaya energi yang meningkat.
- Bantuan tunai satu kali untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.
- Pendanaan rekonstruksi akibat gempa bumi di Semenanjung Noto pada Hari Tahun Baru dan hujan lebat di bulan September.
Koalisi partai Ishiba, yang dipimpin oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitra juniornya Komeito, menerima sejumlah tuntutan dari Democratic Party for the People (DPP). Salah satunya adalah menaikkan ambang batas pendapatan tahunan bebas pajak dari 1,03 juta yen saat ini. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pekerja paruh waktu bekerja lebih lama dan meningkatkan pendapatan mereka.
Selain itu, partai oposisi utama, Constitutional Democratic Party of Japan (CDPJ), meminta pemotongan anggaran dan peningkatan dana untuk bantuan bencana. Pemerintah akhirnya menyetujui peningkatan belanja untuk keperluan tersebut.
Sementara itu, Japan Innovation Party mendukung kubu pemerintah setelah LDP dan Komeito sepakat untuk memulai negosiasi terkait pendidikan gratis, salah satu kebijakan utama partai tersebut yang dipimpin oleh Gubernur Osaka, Hirofumi Yoshimura.
Untuk membiayai sekitar setengah dari anggaran tambahan ini, pemerintah akan menerbitkan obligasi baru senilai 6,7 triliun yen, yang memicu kekhawatiran akan semakin memburuknya kesehatan fiskal Jepang. Saat ini, Jepang memiliki rasio utang tertinggi di antara negara-negara maju.
Dengan pengesahan ini, pemerintahan Ishiba berharap dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian Jepang sambil menghadapi tekanan dari oposisi dan tantangan fiskal.
Sc : mainichi
