Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, dan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, bertemu untuk pertama kalinya pada hari Kamis di Laos dan mengkonfirmasi kebijakan kedua negara untuk mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang. Pertemuan ini bertujuan untuk menstabilkan hubungan bilateral di tengah ketegangan yang terus berlangsung.
Ishiba, yang menjabat sejak 1 Oktober, menyampaikan kekhawatirannya yang mendalam mengenai pelanggaran ruang udara Jepang oleh Tiongkok pada bulan Agustus lalu dan meminta “penjelasan yang memadai” dari negara tetangga tersebut. Ia juga mendesak Beijing untuk menjelaskan fakta terkait pembunuhan seorang pelajar Jepang di Shenzhen bulan lalu.
Kedua pemimpin sepakat untuk menginstruksikan pejabat tingkat kerja untuk berusaha mencapai hasil konkret dalam perbaikan hubungan bilateral, tambah kementerian tersebut.
Dalam pernyataan pembukaannya, Li mengatakan bahwa Tiongkok “mengapresiasi” kebijakan Ishiba yang terus mempromosikan “hubungan saling menguntungkan berdasarkan kepentingan strategis bersama,” serta pertukaran dan komunikasi bilateral di semua level.
“Kita harus bekerja lebih keras untuk menjaga perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan stabil, yang sangat penting bagi kedua negara kita, kawasan, dan bahkan dunia,” ungkap Li. Pertemuan ini berlangsung di Vientiane dalam rangka serangkaian KTT terkait dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Mengenai Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya, Ishiba menyatakan bahwa ia telah memantau situasi lintas selat dan menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Tiongkok telah meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan sejak pelantikan Presiden Lai Ching-te pada bulan Mei, yang dicap Beijing sebagai separatis, dengan mengadakan latihan besar-besaran di sekitar wilayah tersebut.
Dua kekuatan Asia ini telah berselisih mengenai isu-isu termasuk intrusi berulang kapal-kapal Tiongkok ke perairan Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Tokyo, tetapi diklaim oleh Beijing.
Kasus pembunuhan pelajar Jepang di kota selatan Tiongkok bulan lalu menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Jepang yang tinggal di negara tersebut. Ishiba mendesak Beijing untuk segera mengambil langkah-langkah guna memastikan keselamatan ekspatriat Jepang dan memperketat pengendalian terhadap postingan media sosial yang mengandung kebencian di Tiongkok yang menargetkan warga Jepang. Beijing belum menanggapi permintaan Tokyo untuk menjelaskan motif tersangka dan informasi latar belakang lainnya terkait kasus tersebut.
Ishiba juga meminta pembebasan segera warga negara Jepang yang ditahan di Tiongkok dengan tuduhan spionase.
Di sisi lain, Tiongkok sepakat bulan lalu untuk secara bertahap mencabut larangan impor makanan laut dari Jepang, yang diberlakukan setelah air radioaktif yang telah diolah mulai dibuang ke laut dari pembangkit listrik nuklir Fukushima yang mengalami kerusakan pada bulan Agustus tahun lalu. Ishiba meminta agar pengiriman produk laut Jepang ke Tiongkok dapat segera dilanjutkan dalam pembicaraannya dengan Li, menurut kementerian tersebut.
Dalam bidang ekonomi, Li menyatakan bahwa Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Jepang untuk mengeksplorasi kerjasama di bidang inovasi teknologi, ekonomi digital, dan pengembangan ramah lingkungan, serta bersama-sama menjaga stabilitas rantai pasokan industri dan sistem perdagangan bebas global, menurut laporan dari Kantor Berita Xinhua.
Sc : Kyodo
