Sebuah rencana pembangunan apartemen di Asakura resmi dibatalkan setelah menuai penolakan dari warga serta kampanye besar-besaran di media sosial.
Proyek tersebut sebelumnya dirancang dengan perkiraan mayoritas penghuni berasal dari luar Jepang sekitar 40% dari China, serta 40% lainnya dari Hong Kong dan Taiwan. Awalnya, reaksi masyarakat relatif tenang, namun sejak musim gugur tahun lalu, penolakan mulai meluas dan menjadi viral di internet, terutama dengan narasi anti-imigrasi.
Menurut pihak pemerintah kota, pemilik lahan memutuskan pada 14 April untuk mengkaji ulang seluruh rencana proyek (“kembali ke tahap awal”), dan keputusan itu diterima oleh pengembang. Pemerintah kota sendiri baru diberi tahu pada hari Senin.
Sebelumnya, pada Oktober, pengembang sempat mencoba meredakan kekhawatiran warga dengan menyatakan bahwa unit apartemen akan dijual tanpa memandang kewarganegaraan. Namun, pemilik lahan akhirnya ragu untuk melanjutkan penyediaan lokasi proyek.
Pada Desember lalu, sekitar 60 orang menggelar aksi demonstrasi di pusat kota dengan membawa bendera Jepang dan menyerukan slogan seperti “kota harus melindungi keamanan warganya.” Menariknya, hanya sekitar sepertiga peserta aksi merupakan warga lokal, sementara sisanya datang dari luar daerah.
Salah satu penggerak aksi mengaku sengaja memanfaatkan media sosial agar isu ini menjadi viral dan menarik perhatian nasional.
Di sisi lain, pihak yang dekat dengan pemerintah kota menyayangkan situasi ini, karena kota tersebut kini dianggap menjadi sasaran utama kelompok yang menolak imigrasi di Jepang.
Kasus ini menunjukkan bagaimana isu pendatang asing bisa dengan cepat memicu perdebatan besar, terutama ketika melibatkan persepsi keamanan dan identitas lokal.
