Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan di parlemen pada Jumat bahwa ia menentang perubahan aturan suksesi keluarga kekaisaran Jepang yang saat ini hanya mengizinkan garis keturunan laki-laki.
Pernyataan ini menjadi sikap paling jelas yang ia sampaikan sejak partainya meraih kemenangan besar dalam pemilu bulan ini, di tengah kembali menguatnya perdebatan mengenai potensi krisis suksesi takhta.
Takaichi mengatakan dirinya menghormati laporan panel ahli pemerintah tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa hak suksesi sebaiknya tetap dibatasi pada keturunan laki-laki dari garis ayah dalam keluarga kekaisaran.
“Pemerintah, dan saya sendiri, menghormati laporan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Takaichi sempat menyebut isu suksesi sebagai “masalah mendesak”, meski kemungkinan solusi yang dibahas mencakup opsi “mengadopsi” anggota laki-laki baru ke dalam keluarga kekaisaran dari cabang kerabat jauh.
Saat ini, aturan dalam Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran hanya memperbolehkan laki-laki naik takhta, meskipun survei opini publik menunjukkan dukungan luas terhadap kemungkinan perempuan menjadi kaisar.
Kaisar Jepang saat ini, Naruhito, memiliki seorang putri, Princess Aiko, namun ia tidak masuk dalam garis suksesi karena aturan tersebut. Posisi pewaris laki-laki utama saat ini adalah Prince Hisahito, keponakan kaisar.
Perdebatan soal suksesi telah berlangsung selama puluhan tahun. Pada 2005, sebuah panel pemerintah merekomendasikan agar hak suksesi diberikan kepada anak tertua tanpa memandang jenis kelamin. Namun, kelahiran Pangeran Hisahito pada 2006 meredam dorongan perubahan tersebut.
Panel ahli pada 2021 juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan mengizinkan keluarga kekaisaran “mengadopsi” kembali kerabat laki-laki dari cabang keluarga yang telah keluar dari garis resmi. Namun, belum jelas apakah mereka bersedia meninggalkan kehidupan pribadi dan karier untuk bergabung kembali dengan keluarga kekaisaran.
Selain itu, panel tersebut mengusulkan agar putri kekaisaran—yang saat ini harus keluar dari keluarga setelah menikah dengan rakyat biasa—dapat tetap menjalankan tugas publik meskipun telah menikah.
Kaum tradisionalis berpendapat bahwa garis kekaisaran laki-laki yang “tidak terputus” selama sekitar 2.600 tahun merupakan fondasi Jepang, dan perubahan besar dapat memecah belah masyarakat. Berdasarkan konstitusi pascaperang, keluarga kekaisaran sendiri tidak memiliki kekuasaan politik.
Dalam sejarah modern, perempuan yang menikah ke dalam keluarga kekaisaran kerap menghadapi tekanan besar untuk melahirkan anak laki-laki. Permaisuri Masako, mantan diplomat, pernah mengalami gangguan kesehatan terkait stres setelah bergabung dengan keluarga kekaisaran—yang oleh sejumlah pihak dikaitkan dengan tekanan untuk melahirkan putra. Hal serupa juga pernah dialami oleh Michiko, ibu Kaisar Naruhito.
Isu suksesi ini diperkirakan akan terus menjadi perdebatan penting dalam politik dan masyarakat Jepang ke depan.
Sc : JT
