Pemerintah Jepang memutuskan mengalokasikan sekitar 1,1 triliun yen atau setara US$7 miliar dari dana cadangan negara untuk membiayai program subsidi bahan bakar. Kebijakan ini bertujuan menahan kenaikan harga bensin di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet pada Jumat. Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan pemerintah akan melanjutkan subsidi untuk bensin dan bahan bakar lainnya, meskipun besaran bantuannya akan dikurangi secara bertahap karena biaya program yang terus membengkak.
Melalui program ini, pemerintah berupaya menjaga harga eceran bensin di kisaran 170 yen per liter. Namun, mulai Desember, harga acuan subsidi tersebut pada prinsipnya akan dinaikkan sebesar 5 yen setiap bulan hingga musim semi mendatang. Artinya, bantuan pemerintah akan dikurangi secara bertahap.
Dana yang tersedia untuk program subsidi ini tercatat sekitar 560 miliar yen pada akhir September.
Sementara itu, dalam tahun fiskal 2026, pemerintah Jepang telah menyiapkan dana cadangan sebesar 2,5 triliun yen untuk menghadapi dampak perang antara Amerika Serikat dan Iran yang dimulai pada akhir Februari.
Setelah alokasi terbaru sebesar 1,1 triliun yen tersebut, sisa dana cadangan pemerintah diperkirakan menjadi sekitar 735,8 miliar yen.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah Jepang untuk meredam dampak konflik Timur Tengah terhadap biaya energi dan harga bahan bakar di dalam negeri.
Sc : JT
