Menu

Dark Mode
Film Live-Action Gundam Siap Syuting, Deretan Aktor Hollywood Ikut Gabung! Anime Tune In to the Midnight Heart Resmi Lanjut ke Season 2! Rusa “Nyasar” di Osaka Akhirnya Ditangkap, Tak Bisa Dipulangkan ke Nara Presiden Prabowo Dijadwalkan Kunjungan Kenegaraan ke Jepang 29-31 Maret 2026 Harga BBM Jepang Turun Tajam Usai Tembus Rekor, Disubsidi Besar-Besaran Salah Orang Selama 16 Tahun, Pemerintah Kota di Jepang Minta Maaf Setelah Pungut Uang Pajak dari Orang yang Salah

Teknologi

Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM

badge-check


					Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM Perbesar

Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan regulasi baru untuk menangani disinformasi dan bias diskriminatif yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Rencana ini mencakup kebijakan “naming and shaming” terhadap perusahaan AI yang terlibat dalam pelanggaran serius hak asasi manusia.

Namun, menurut sumber pemerintah dan partai penguasa, undang-undang tersebut tidak akan menetapkan sanksi pidana atau denda, mengingat kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. RUU ini diperkirakan akan diajukan pada sesi reguler Diet bulan Februari mendatang.

Fokus pada Investigasi dan Transparansi
Undang-undang ini akan memberi pemerintah kewenangan untuk menyelidiki konten AI yang mempromosikan diskriminasi atau melanggar hak asasi manusia. Perusahaan diwajibkan bekerja sama dalam penyelidikan dan mematuhi arahan pemerintah. Jika tidak, nama mereka bisa diumumkan ke publik.

Bahkan jika pelanggaran tidak cukup berat untuk diidentifikasi secara terbuka, pemerintah tetap akan mempublikasikan layanan AI yang terlibat sebagai peringatan kepada masyarakat. Kriteria untuk “naming and shaming” masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah akan mengidentifikasi infrastruktur kritis yang menggunakan AI dan memberikan panduan serta instruksi kepada bisnis dan masyarakat.

Pendekatan Tanpa Sanksi Pidana
Keputusan untuk menghindari hukuman pidana mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara mempromosikan inovasi AI dan mengurangi risiko. Sebuah panel ahli sebelumnya telah merekomendasikan regulasi ini, dengan fokus pada penanganan operator yang tidak mematuhi aturan.

Namun, beberapa ahli meragukan efektivitas pendekatan “naming and shaming,” terutama dalam menangani individu dan perusahaan asing. Mereka berpendapat bahwa sanksi yang lebih konkret mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab, meskipun tantangan dalam menjaga daya saing global dan kebebasan berekspresi tetap menjadi perhatian utama.

Sc ; asahi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Jepang Uji Coba AI untuk Deteksi Kanker Lewat X-ray, Beban Dokter Diharapkan Berkurang

25 March 2026 - 16:10 WIB

Polisi Jepang Rekomendasikan Aplikasi Pemblokir Panggilan untuk Cegah Penipuan Telepon

9 March 2026 - 16:10 WIB

Industri Pariwisata Jepang Dinilai Perlu Bangun Kepercayaan Lokal Sebelum Maksimalkan AI

7 March 2026 - 14:10 WIB

Mahasiswi Jepang Ciptakan Robot “Egois” agar Lansia Lebih Sering Keluar Rumah

6 March 2026 - 10:10 WIB

Startup Jepang Uji Terbang Mobil Terbang di Tokyo, Targetkan Operasi Komersial 2028

25 February 2026 - 13:10 WIB

Trending on Teknologi