Menu

Dark Mode
Film Doraemon 2026 Hadirkan Pemutaran 4D untuk Pertama Kalinya Bukan J-Pop! Gundam Hathaway Pakai Lagu Legendaris Guns N’ Roses untuk Ending Sempat Puji Yen Melemah di Tengah Kekhawatiran Pasar, PM Jepang Akhirnya Klarifikasi Pernyataannya Anime Chainsmoker Cat Diumumkan, Tayang Juli Tahun Ini Turis Australia Tewas dalam Kecelakaan Lift Ski di Resor Nagano Jepang

Teknologi

Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM

badge-check


					Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM Perbesar

Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan regulasi baru untuk menangani disinformasi dan bias diskriminatif yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Rencana ini mencakup kebijakan “naming and shaming” terhadap perusahaan AI yang terlibat dalam pelanggaran serius hak asasi manusia.

Namun, menurut sumber pemerintah dan partai penguasa, undang-undang tersebut tidak akan menetapkan sanksi pidana atau denda, mengingat kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. RUU ini diperkirakan akan diajukan pada sesi reguler Diet bulan Februari mendatang.

Fokus pada Investigasi dan Transparansi
Undang-undang ini akan memberi pemerintah kewenangan untuk menyelidiki konten AI yang mempromosikan diskriminasi atau melanggar hak asasi manusia. Perusahaan diwajibkan bekerja sama dalam penyelidikan dan mematuhi arahan pemerintah. Jika tidak, nama mereka bisa diumumkan ke publik.

Bahkan jika pelanggaran tidak cukup berat untuk diidentifikasi secara terbuka, pemerintah tetap akan mempublikasikan layanan AI yang terlibat sebagai peringatan kepada masyarakat. Kriteria untuk “naming and shaming” masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah akan mengidentifikasi infrastruktur kritis yang menggunakan AI dan memberikan panduan serta instruksi kepada bisnis dan masyarakat.

Pendekatan Tanpa Sanksi Pidana
Keputusan untuk menghindari hukuman pidana mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara mempromosikan inovasi AI dan mengurangi risiko. Sebuah panel ahli sebelumnya telah merekomendasikan regulasi ini, dengan fokus pada penanganan operator yang tidak mematuhi aturan.

Namun, beberapa ahli meragukan efektivitas pendekatan “naming and shaming,” terutama dalam menangani individu dan perusahaan asing. Mereka berpendapat bahwa sanksi yang lebih konkret mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab, meskipun tantangan dalam menjaga daya saing global dan kebebasan berekspresi tetap menjadi perhatian utama.

Sc ; asahi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Honda N-Box Kembali Jadi Mobil Terlaris di Jepang 2025, Empat Tahun Berturut-turut Pertahankan Posisi Puncak

22 January 2026 - 15:10 WIB

ANA Holdings Pertimbangkan Layanan Pengiriman Drone Otomatis Mulai 2029

10 January 2026 - 16:10 WIB

Jepang Akan Operasikan Kapal Feri Penumpang Pertama di Dunia dengan Teknologi Navigasi Otonom

12 December 2025 - 12:10 WIB

Jepang Siap Luncurkan Satelit Baru untuk Sempurnakan Sistem Navigasi Sendiri

11 December 2025 - 15:10 WIB

Isuzu Akan Uji Coba Truk Otonom untuk Angkut Suku Cadang di Jalan Umum

11 December 2025 - 11:10 WIB

Trending on Teknologi