Laporan Tokyo Shōkō Research menunjukkan bahwa jumlah kebangkrutan perusahaan di Jepang dengan total kewajiban utang sebesar 10 juta yen atau lebih meningkat 2,9 persen secara tahunan pada 2025 menjadi 10.300 kasus. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut jumlah kebangkrutan melampaui angka 10.000.
Perusahaan yang bangkrut termasuk Alt, sebuah perusahaan pengembang kecerdasan buatan yang terdaftar di bursa, setelah terungkap adanya ketidakwajaran dalam akuntansi. Meski demikian, total nilai kewajiban utang justru turun 32 persen menjadi 1,6 triliun yen, karena banyak kasus kebangkrutan melibatkan usaha mikro dengan kewajiban kurang dari 100 juta yen. Ini menjadi pertama kalinya dalam empat tahun terakhir total kewajiban kebangkrutan turun di bawah 2 triliun yen.
Jumlah kebangkrutan yang disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja mencetak rekor baru, seiring kenaikan upah dan kesulitan perusahaan dalam menarik pekerja. Pelemahan yen, dengan nilai tukar dolar sempat menembus 158 yen pada 2025, serta meningkatnya biaya impor juga mendorong kenaikan kebangkrutan akibat lonjakan harga untuk tahun ketiga berturut-turut.
Berdasarkan sektor industri, kebangkrutan meningkat secara tahunan pada tujuh dari sepuluh kategori, dengan penurunan hanya terjadi pada sektor grosir, keuangan dan asuransi, serta transportasi. Jumlah kebangkrutan terbesar tercatat di sektor jasa, dengan 3.478 kasus. Secara wilayah, peningkatan terjadi di tujuh dari sembilan kawasan, kecuali Hokkaido dan Chugoku.
Tokyo Shōkō Research menyatakan bahwa pada 2026 terdapat sejumlah faktor yang patut diwaspadai, termasuk kenaikan suku bunga setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga acuan, dampak kebijakan tarif era Trump, serta memburuknya hubungan dengan China. Lembaga tersebut memperkirakan jumlah kebangkrutan akan meningkat secara bertahap hingga Maret tahun ini, yang menandai akhir tahun fiskal 2025.
Sc : nippon
