Menu

Dark Mode
Onimusha: Way of the Sword Akan Rilis September, Demo Sudah Bisa Dicoba Jepang Pertimbangkan Aturan Lebih Ketat untuk Media Sosial Anak dan Remaja WNI Pemegang Visa Tokutei Ginou Ditangkap di Jepang karena Diduga Menyimpan Jenazah Bayi di Apartemen Calbee Jual Kemasan Hitam Putih untuk Hemat Bahan Baku di Tengah Kekhawatiran Pasokan dari Timur Tengah Topan Jangmi Mendarat di Prefektur Wakayama, Jepang Keluarkan Peringatan Banjir Tingkat Tertinggi Jumlah Mahasiswa Asing di Jepang Pecahkan Rekor, Lampaui Target Pemerintah Delapan Tahun Lebih Cepat

News

Mulai April 2026, Jepang Terapkan Sistem Hak Asuh Bersama untuk Orang Tua yang Bercerai

badge-check


					Mulai April 2026, Jepang Terapkan Sistem Hak Asuh Bersama untuk Orang Tua yang Bercerai Perbesar

Pemerintah Jepang pada Jumat (4/10) menyetujui peraturan pelaksana untuk menerapkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) yang memperkenalkan sistem hak asuh bersama (joint custody) bagi orang tua yang bercerai.
Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April 2026.

Pada tanggal yang sama, Jepang juga akan memperkenalkan sistem tunjangan anak wajib (statutory child support), yaitu pembayaran tetap yang diberlakukan secara otomatis jika tidak ada kesepakatan tunjangan anak saat perceraian.

Langkah-langkah baru ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas kehidupan anak-anak setelah perceraian orang tua mereka.

Dalam sistem baru tersebut, orang tua dapat memilih antara hak asuh bersama atau tunggal. Jika tidak ada kesepakatan, putusan akhir akan ditentukan oleh pengadilan keluarga.
Namun, hak asuh tunggal akan diberikan jika terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pelecehan terhadap anak.

Dalam kasus hak asuh bersama, kedua orang tua wajib memberikan persetujuan bersama untuk keputusan penting terkait anak, seperti pendaftaran sekolah atau perpindahan tempat tinggal.

Menariknya, orang tua yang sudah bercerai sebelum revisi undang-undang ini berlaku juga dapat mengajukan permohonan untuk hak asuh bersama setelah 1 April 2026.

Sementara itu, tunjangan anak wajib akan didefinisikan sebagai biaya standar minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar anak dan dapat diklaim meskipun tidak ada kesepakatan formal antara kedua pihak.

Berdasarkan rancangan peraturan menteri, besaran tunjangan anak standar adalah ¥20.000 (sekitar Rp1,9 juta) per bulan per anak, meski jumlah ini masih dalam tahap peninjauan.
Kewajiban pembayaran ini tidak berlaku bagi pasangan yang bercerai sebelum aturan baru mulai dijalankan.

Selain itu, mulai 1 April 2026, pemerintah juga akan memperkenalkan mekanisme penyitaan aset bagi mantan pasangan yang menolak membayar biaya pengasuhan anak.
Penyitaan dapat dilakukan oleh pihak yang tinggal bersama anak, dengan batas maksimal ¥80.000 (sekitar Rp7,8 juta) per anak per bulan.

Sc : JT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Jepang Pertimbangkan Aturan Lebih Ketat untuk Media Sosial Anak dan Remaja

3 June 2026 - 16:10 WIB

WNI Pemegang Visa Tokutei Ginou Ditangkap di Jepang karena Diduga Menyimpan Jenazah Bayi di Apartemen

3 June 2026 - 15:10 WIB

Calbee Jual Kemasan Hitam Putih untuk Hemat Bahan Baku di Tengah Kekhawatiran Pasokan dari Timur Tengah

3 June 2026 - 12:10 WIB

Topan Jangmi Mendarat di Prefektur Wakayama, Jepang Keluarkan Peringatan Banjir Tingkat Tertinggi

3 June 2026 - 10:10 WIB

Jumlah Mahasiswa Asing di Jepang Pecahkan Rekor, Lampaui Target Pemerintah Delapan Tahun Lebih Cepat

2 June 2026 - 18:10 WIB

Trending on News