Sebuah perusahaan di kota Toyota, Prefektur Aichi, dilaporkan belum membayar gaji sekitar 150 pekerja magang teknis asal Vietnam selama setidaknya satu bulan, dengan total jumlah yang belum dibayarkan mencapai puluhan juta yen, menurut sebuah serikat pekerja pada hari Minggu.
Presiden perusahaan tersebut menyatakan kepada Kyodo News awal bulan ini bahwa mereka tidak dapat membayar gaji karena kekurangan dana operasional. Namun, ia menunjukkan kesediaannya untuk memanfaatkan sistem pemerintah Jepang yang menyediakan penggantian upah yang belum dibayar setelah menghentikan operasional perusahaan.
Phan Tien Hoang, kepala kantor tenaga kerja di Kedutaan Besar Vietnam di Tokyo, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini, mengatakan bahwa banyak warga negaranya di Jepang berada dalam kesulitan karena tidak menerima gaji mereka.
Kasus ini menyoroti masalah yang lebih luas dalam program magang teknis Jepang, di mana pekerja asing sering menghadapi kondisi kerja yang buruk, termasuk upah yang tidak dibayar dan jam kerja yang berlebihan. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, pada tahun 2021 terdapat 6.556 pelanggaran terkait undang-undang ketenagakerjaan oleh penyedia pelatihan.
Selain itu, pekerja magang teknis asal Vietnam sering dibebani dengan biaya perekrutan yang tinggi sebelum datang ke Jepang, yang membuat mereka terjebak dalam utang dan rentan terhadap eksploitasi. Menurut Kementerian Kehakiman Jepang, 80% pekerja magang teknis Vietnam meminjam uang untuk datang ke Jepang, dengan jumlah yang dibayarkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja dari negara lain.
Situasi ini menekankan perlunya reformasi mendesak dalam program magang teknis Jepang untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja asing dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.
Sc : mainichi
