Jumlah kebangkrutan perusahaan di Jepang pada tahun 2024 melampaui angka 10.000 untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir, menurut survei yang dilakukan oleh Tokyo Shoko Research. Bisnis menghadapi tekanan berat akibat kekurangan tenaga kerja yang semakin memburuk dan kenaikan harga bahan impor yang dipicu oleh pelemahan yen.
Kebangkrutan meningkat 15,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 10.006 kasus. Dari jumlah tersebut, 10.004 kasus melibatkan usaha kecil dan menengah. Total kewajiban perusahaan yang bangkrut tercatat sebesar 2,34 triliun yen (sekitar Rp218 triliun), turun 2,4 persen dari tahun 2023.
Pelemahan yen ke level terendah dalam 37 tahun terhadap dolar AS pada musim panas 2024 meningkatkan biaya impor bagi bisnis. Selain itu, kekurangan tenaga kerja yang semakin parah akibat populasi yang menua dan regulasi jam kerja yang lebih ketat memberikan tekanan besar pada sektor seperti konstruksi dan jasa.
Sektor jasa, termasuk restoran, mencatat jumlah kebangkrutan tertinggi dengan 3.329 kasus, meningkat 13,2 persen dan melampaui angka 3.000 untuk pertama kalinya sejak 1990. Sektor konstruksi menyusul dengan 1.924 kasus, naik 13,6 persen.
Jumlah kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja melonjak menjadi 289 kasus, rekor tertinggi dibandingkan 159 kasus pada tahun sebelumnya. Sementara itu, kebangkrutan akibat kegagalan menemukan penerus bisnis mencapai 462 kasus, juga mencatat rekor baru.
Beban keuangan yang disebabkan oleh biaya jaminan sosial dan pajak hampir dua kali lipat, dari 92 menjadi 176 kasus.
Tokyo Shoko Research menyebutkan bahwa meskipun beberapa bisnis dapat menghindari kebangkrutan melalui pembiayaan ulang pinjaman, mereka mungkin tetap menghadapi kesulitan jika tidak dapat memulihkan operasi bisnis mereka.
Sc : KN
