Biro Kesetaraan Gender, sebuah badan di bawah Kantor Kabinet Jepang, tengah menjadi sorotan publik terkait definisi kekerasan domestik. Dalam materi yang diunggah di situs resminya, biro tersebut menyatakan bahwa kekerasan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, seksual, dan ekonomi.
Sebuah diagram di situs tersebut memberikan contoh kekerasan ekonomi, seperti menggunakan uang pasangan tanpa izin, meminjam uang tetapi tidak mau membayar, hingga satu poin yang menuai kontroversi: “Tidak membayar biaya kencan sama sekali.”
Meski diagram tersebut tidak menyebutkan gender secara eksplisit, statistik yang disertakan di halaman yang sama mencatat bahwa “Satu dari lima perempuan menjadi korban kekerasan domestik dari pasangan romantis.” Pernyataan ini memunculkan persepsi bahwa pria yang tidak membayar saat kencan dianggap melakukan kekerasan domestik. Namun, reaksi warganet di media sosial Jepang menunjukkan pandangan yang beragam:
- “Tunggu, jadi apakah semua wanita yang berkata ‘Kamu pria, jadi kamu harus bayar semuanya’ itu pelaku kekerasan domestik?”
- “Kalau begitu, banyak juga wanita yang ternyata pelaku kekerasan domestik.”
- “Supaya tidak dianggap pelaku kekerasan domestik oleh Kantor Kabinet, ayo bayar setengah tagihan.”
Bukan Masalah Siapa yang Bayar, Tetapi Pemaksaan
Biro Kesetaraan Gender sebenarnya sudah memberikan klarifikasi terkait poin ini. Seorang perwakilan biro mengatakan kepada media J-Cast News bahwa “Tidak membayar untuk kencan saja tidak langsung dianggap kekerasan domestik. Namun, memaksa sepihak orang lain untuk membayar dapat dianggap sebagai kekerasan.”
Jika kedua belah pihak setuju dengan pengaturan pembayaran, situasi tersebut bukanlah kekerasan domestik. Biro juga mencatat contoh lain seperti “meminta uang kembali dengan alasan telah mentraktir di restoran mahal setelah hubungan berakhir” sebagai bentuk kekerasan ekonomi.
Pentingnya Pemahaman Konteks
Kontroversi ini telah muncul beberapa kali sejak diagram tersebut pertama kali diunggah pada Maret 2018. Meski demikian, ini menunjukkan bahwa frasa yang digunakan mungkin perlu diubah agar lebih jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir.
Pada akhirnya, definisi kekerasan ekonomi bukanlah soal pelit atau tidaknya seseorang, tetapi lebih kepada tindakan memaksa orang lain untuk menanggung beban keuangan secara sepihak tanpa kesepakatan bersama.
Sc : JT
