Pemandian umum tradisional Jepang atau sento kini menghadapi krisis serius akibat lonjakan biaya energi yang dipicu gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Kondisi ini memaksa sejumlah pemandian mengurangi jam operasional bahkan menutup usahanya secara permanen.
Sejak lama, sento sudah menghadapi tantangan seperti jumlah pelanggan yang terus menurun serta pemilik yang menua tanpa penerus. Kini, kenaikan harga minyak semakin memperparah situasi, apalagi tarif sento di Jepang diatur pemerintah sehingga sulit untuk menaikkan harga kepada pelanggan.
Salah satu contohnya adalah Ikesu Onsen, pemandian keluarga yang berdiri sejak 1919 di Prefektur Aichi. Tempat ini selama ini menjadi pusat interaksi warga sekitar. Namun sejak akhir Maret, mereka terpaksa menunda jam buka satu jam karena pasokan bahan bakar tidak stabil. Pengiriman bulanan bahkan turun hingga setengahnya, yang berdampak pada penurunan sekitar 10 pelanggan per hari.
“Ini pukulan besar,” ujar Atsuko Matsui (57), yang ikut mengelola pemandian tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain menerima harga dan jumlah pasokan dari pemasok.
Gangguan pasokan ini dipicu konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz dan mendorong kenaikan harga minyak global.
Dampaknya juga dirasakan di daerah lain. Katsuragi Onsen di kota Aomori memutuskan akan tutup pada akhir Mei karena biaya bahan bakar yang terus meningkat, ditambah beban perawatan fasilitas yang sudah tua.
“Harga minyak naik setiap minggu dan belum ada tanda akan stabil,” kata Masayoshi Yamaguchi (57), pengelola pemandian tersebut. “Pelanggan kami sebenarnya banyak, tapi dengan kondisi ini kami tidak bisa bertahan.”
Menurut Japan National Sento Association, sekitar 30 persen sento di Jepang masih menggunakan boiler berbahan bakar minyak. Jumlah sento sendiri kini telah menyusut drastis menjadi hanya sekitar seperdua belas dari jumlahnya hampir 60 tahun lalu.
Di Jepang, tarif sento ditetapkan oleh gubernur prefektur sebagai bagian dari kebijakan pengendalian inflasi sejak pasca-Perang Dunia II, sehingga operator memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menyesuaikan harga dengan kenaikan biaya operasional.
Sc : JT
